PBB menyerahkan Provinsi Irian Barat kepada Indonesia pada tahun

indonesia - Belanda yang telah berlangsung lebih dari tiga abad sejak kedatangan mereka sekitar abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20. Dalam kurun waktu itu telah banyak korban nyawa melayang dan harta yang hancur. Untuk mengakhiri konflik ini, atas jasa baik PBB diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda 23 Agustus - 2 November 1945. Dari konferensi ini dihasilkan keputusan antara lain pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Selain itu, disepakati pula bahwa masalah Irian Barat yang juga menjadi bagian dan wilayah Hindia Belanda akan dibicarakan dan diselesaikan satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.

Amerika Serikat khawatir konflik antara Indonesia dan Belanda akan mengganggu keamanan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk berunding. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Dr. Subandrio, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Roijen, dan Schurmann. Perundingan ini menghasilkan Persetujuan New York yang berisi tentang:
Penghentian permusuhan.
Paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima kekuasaan dari pemerintah Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
UNTEA akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun militer. Tenaga militer digunakan sebagai penjaga keamanan bersama putra Irian Barat sendiri. UNTEA juga akan memakai sisa-sisa pegawai Belanda yang diperlukan.
Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA.
Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling
lambat 11 Mel 1963.
Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963.
Pada tahun 1969, diadakan penetuan pendapat rakyat atau L’cpera (Ascertainnient of the WisIie of the People).
Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)

Sesuai dengan kesepakatan New York, pada tahun 1969 diselenggarakan Pepera yang disaksikan utusan Sekretaris Jendral PBB. Penyelenggaraan Pepera melalui tiga tahap, yaitu tahap konsultasi, pemilihan anggota dewan musyawarah, dan tahap pelaksanaan Pepera. Tahap konsultasi dimulai sejak 24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten tentang tata cara Pepera. Pemilihan anggota dewan musyawarah berakhir pada bulan Juni 1969. Sementara pelaksanaan Pepera dilakukan perkabupaten mulai 14 Juli 1969 hingga 4 Agustus 1969.

Hasil Pepera memperlihatkan suara bulat bahwa masyarakat Irian Barat ingin tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera ini dibawa oleh diplomat PBB Ortis Sanz untuk dilaporkan dan disahkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24. Irian Barat kemudian resmi menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia dengan nama Provinsi Irian Jaya. Pada tanggal 1 Januani 2000, Irian Jaya diganti menjadi Provinsi Papua.